JAKARTA, InfoArtha — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN April 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. Hasilnya melampaui ekspektasi: defisit mengecil tajam menjadi Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB, sementara penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen — jauh lebih baik dari periode yang sama tahun lalu yang masih minus 10,8 persen.
Purbaya menyebut laporan ini sebagai bukti bahwa fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sekaligus jawaban atas berbagai kekhawatiran yang beredar di publik mengenai kondisi keuangan negara.
Defisit APBN April 2026 Turun ke 0,64 Persen PDB
Realisasi defisit APBN per 30 April 2026 tercatat Rp164,4 triliun, menurun signifikan dari posisi akhir Maret yang mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB. Perbaikan ini terjadi dalam tempo satu bulan, seiring lonjakan penerimaan yang melampaui pertumbuhan belanja.
“Defisitnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret 0,93 persen. Jadi keadaan membaik.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI, Konferensi Pers APBN KiTa Mei 2026, 19 Mei 2026
Purbaya juga menepis proyeksi sejumlah analis yang memperkirakan defisit akhir tahun bisa menembus 3 persen PDB. Ia menilai metode perhitungan linier yang digunakan analis tidak mencerminkan siklus fiskal yang sesungguhnya — pendapatan dan belanja bergerak berbeda tiap kuartal.
“Kalau pakai hitung-hitungan yang sama dengan analis, 0,6 persen itu 4 bulan, kalau satu tahun 1,8 persen. Itu hitung-hitungan mereka, tapi enggak begitu. Itu hitungan ajaib.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI
Dalam APBN 2026, defisit dirancang senilai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB. Dengan realisasi April yang hanya Rp164,4 triliun, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang lega untuk sisa delapan bulan ke depan.
Keseimbangan Primer Berbalik Surplus Rp28 Triliun
Capaian yang tidak kalah penting adalah keseimbangan primer yang berbalik menjadi surplus Rp28 triliun per April 2026. Sebelumnya, per akhir Maret, keseimbangan primer masih defisit Rp95,8 triliun.
Surplus keseimbangan primer merupakan indikator kesehatan fiskal yang krusial: ini berarti pendapatan negara sudah cukup untuk membiayai seluruh belanja pokok pemerintah sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang. Kondisi ini menandakan APBN tidak lagi bergantung pada utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama.
“Keseimbangan primer dan defisit April dibandingkan Maret jadi lebih bagus. Keseimbangan primer sudah surplus lagi Rp28 triliun dan ke depan mungkin akan terus membaik.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI
Pendapatan Negara Tumbuh 13,3 Persen, Pajak Melesat 16,1 Persen
Total pendapatan negara hingga 30 April 2026 mencapai Rp918,4 triliun, setara 29,1 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun. Secara tahunan, angka ini tumbuh 13,3 persen — lompatan besar mengingat April tahun lalu pertumbuhannya masih minus 10,8 persen.
Tiga sumber pendapatan utama:
- Penerimaan Pajak: Rp646,3 triliun — tumbuh 16,1 persen YoY
- Bea dan Cukai: Rp100,6 triliun — tumbuh 0,6 persen YoY
- PNBP: Rp171,3 triliun — tumbuh 11,6 persen YoY, setara 37,3 persen dari target
Rincian Penerimaan Pajak: PPN Tumbuh Paling Kencang
Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 16,1 persen didorong oleh beberapa pos utama:
- PPN dan PPnBM: tumbuh 57,7 persen YoY menjadi Rp155,6 triliun — kontributor pertumbuhan terbesar
- PPh Orang Pribadi dan PPh 21: tumbuh 15,8 persen menjadi Rp61,3 triliun
- PPh Badan: tumbuh 5,4 persen menjadi Rp43,3 triliun
- PPh Final, PPh 22, dan PPh 26: tumbuh 5,1 persen menjadi Rp76,7 triliun
- Pajak lainnya: turun 5,7 persen menjadi Rp57,9 triliun
Lonjakan PPN sebesar 57,7 persen mencerminkan peningkatan aktivitas konsumsi dan transaksi ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, sistem Coretax DJP yang terus membaik turut berkontribusi pada akurasi pelaporan dan penagihan pajak — khususnya terlihat dari kenaikan tajam nilai SPT Kurang Bayar di semua segmen wajib pajak.
Tabel Realisasi APBN per 30 April 2026
| Komponen | Realisasi | % Target APBN | Tumbuh YoY |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Negara | Rp918,4 T | 29,1% | ▲ 13,3% |
| — Penerimaan Pajak | Rp646,3 T | — | ▲ 16,1% |
| — Bea dan Cukai | Rp100,6 T | — | ▲ 0,6% |
| — PNBP | Rp171,3 T | 37,3% | ▲ 11,6% |
| Belanja Negara | Rp1.082,8 T | 28,2% | ▲ 34,3% |
| — Belanja Pem. Pusat | Rp826 T | — | ▲ 51,1% |
| — Transfer ke Daerah | Rp256,8 T | — | ▼ 1,0% |
| Defisit APBN | Rp164,4 T | 0,64% PDB | ↓ dari 0,93% |
| Keseimbangan Primer | Surplus Rp28 T | — | Berbalik surplus |
Sumber: APBN KiTa Edisi Mei 2026, Kemenkeu RI. Data s.d. 30 April 2026. Target APBN 2026: Pendapatan Rp3.153,6 T | Belanja Rp3.842,7 T | Defisit Rp689,1 T (2,68% PDB).
Belanja Negara Tumbuh 34,3 Persen, Kejar Pemerataan
Realisasi belanja negara sebesar Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen YoY bukan cerminan pemborosan, melainkan strategi yang disengaja. Pemerintah mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar dampak ekonomi tidak menumpuk di kuartal IV seperti yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat tumbuh paling kencang: 51,1 persen. Komponen belanja K/L (Kementerian/Lembaga) naik 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun, sementara belanja non-K/L tumbuh 45,2 persen menjadi Rp425,5 triliun. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap Rp55,34 triliun untuk 61,8 juta penerima manfaat.
Satu-satunya komponen yang belum optimal adalah Transfer ke Daerah (TKD) yang masih terkontraksi 1 persen, menjadi Rp256,8 triliun. Ini mencerminkan perlunya percepatan penyaluran dana ke daerah pada bulan-bulan berikutnya.
Purbaya Kejar Pajak Tumbuh Mendekati 20 Persen
Tidak berhenti di pertumbuhan 16,1 persen, Purbaya menyatakan pemerintah akan terus mendorong penerimaan pajak tumbuh lebih tinggi — hingga mendekati 20 persen — pada bulan-bulan berikutnya. Dua faktor pendorong utama yang diandalkan adalah peningkatan aktivitas ekonomi nasional dan semakin matangnya implementasi sistem Coretax DJP.
Coretax terbukti meningkatkan akurasi pelaporan secara dramatis: nilai SPT Kurang Bayar wajib pajak Non-Karyawan melonjak 949 persen, Karyawan naik 83 persen, dan Badan naik 18 persen — semua dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menandakan sistem baru berhasil menutup celah under-reporting yang selama ini menekan potensi penerimaan negara.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen YoY juga menjadi fondasi optimisme tersebut — basis pajak yang semakin kuat seiring pemulihan aktivitas ekonomi domestik yang konsisten.
Baca juga:
- SPT Tahunan Badan Belum Lapor, Masih Ada Waktu tapi Jangan Terlena
- Menkeu Purbaya: Tidak Akan Ada Tax Amnesty Baru
- Purbaya Lantik Pejabat DJP
Sumber: APBN KiTa Edisi Mei 2026, Kementerian Keuangan RI, 19 Mei 2026 | Editor Redaksi InfoArtha
Praktisi perpajakan dengan pengalaman belasan tahun. Pendiri InfoArtha — portal berita pajak dan kabar daerah Indonesia.