JAKARTA, InfoArtha — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan strategi ekonomi RAPBN 2027 secara eksklusif dalam program Top Ekonomi Metro TV, Kamis malam. Dalam wawancara berdurasi hampir 38 menit bersama host Leonard Samosir, Purbaya memaparkan delapan pilar kebijakan fiskal yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menembus 6 persen tahun depan, sekaligus menjaga disiplin anggaran di tengah tekanan geopolitik global.
Penyampaian kerangka ekonomi makro RAPBN 2027 tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya—Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Sidang Paripurna DPR RI untuk menyampaikannya sendiri, bukan Menteri Keuangan.
“APBN tahun depan penyusunnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan program-program unggulan Bapak Presiden—ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain—itu dipenuhi dulu anggarannya, baru yang lain diisi. Jadi sudah 100% menggambarkan kemauan Bapak Presiden.”
RAPBN 2027 dengan Pendekatan Top-Down Perdana
Untuk pertama kalinya, penyusunan RAPBN menggunakan pendekatan top-down berbasis delapan klaster program unggulan presiden. Delapan klaster tersebut mencakup ketahanan pangan, air, dan energi; pendidikan; kesehatan; serta program-program prioritas lainnya. Alokasi anggaran untuk klaster ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum pos-pos lain diisi.
Purbaya menjelaskan bahwa pendekatan ini secara struktural berbeda dari mekanisme penyusunan APBN sebelumnya yang bersifat inkremental. Dampaknya, Presiden sendiri yang paling tepat menyampaikan pidato kerangka makro tersebut di depan DPR—bukan Menteri Keuangan.
Defisit Dijaga 1,8–2,4%, Purbaya: Fiskal Kita Pruden
Salah satu sorotan utama dalam strategi ekonomi RAPBN 2027 versi Purbaya adalah pengendalian defisit yang ketat. Pemerintah menargetkan defisit anggaran pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen PDB—jauh di bawah batas 3 persen yang menjadi acuan lembaga pemeringkat global seperti Moody’s, S&P, dan Fitch.
“Kita tidak akan membuat keributan dengan melewati defisit di atas 3%. Kita atur antara 1,8 sampai 2,2 persen. Kita yakin bisa tekan ke yang lebih rendah untuk memberikan pesan bahwa kita menjalankan kebijakan fiskal yang pruden.”
Purbaya juga membantah narasi bahwa fiskal Indonesia sedang “berantakan”. Ia menunjukkan bahwa defisit 2025 hanya menyentuh 2,8 persen—bukan 2,9 persen seperti yang banyak beredar. Bahkan per April 2026, defisit APBN sudah tertekan ke 0,6 persen, turun dari 0,9 persen di bulan Maret. Kinerja ini didorong oleh lonjakan penerimaan pajak dan bea cukai yang mulai berjalan optimal.
Baca juga: Defisit APBN April 2026: Purbaya Sebut Pajak Tumbuh
Target Pertumbuhan 5,8–6,5%: Realistis, Bukan Ngarang
Asumsi pertumbuhan ekonomi RAPBN 2027 dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Purbaya menegaskan angka ini bukan sekadar proyeksi optimistis, melainkan kalkulasi berdasarkan tiga mesin pertumbuhan yang dipacu secara bersamaan: belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, dan investasi swasta.
“Kalau kita bisa jalankan mesin pertumbuhan fiskal pemerintah dan swasta bareng-bareng, harusnya tumbuh 6 persen tidak terlalu sulit. Tahun depan saya pikir kondisi geopolitik juga sudah akan membaik, ekonomi global lebih baik. Jadi bukan ngarang-ngarang.”
Purbaya juga menyoroti bahwa pertumbuhan 5,39 persen di triwulan IV 2025 dan 5,6 persen di triwulan I 2026 sudah menunjukkan pembalikan tren dari kondisi yang sebelumnya “flat cenderung turun”. Tren ini diyakininya akan terus menguat ke depan.
Danantara Sumber Daya Indonesia: Single Trader Komoditas Mulai 1 Juni
Salah satu terobosan terbesar yang dibahas Purbaya adalah mekanisme ekspor sumber daya alam melalui satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Mulai 1 Juni 2026, seluruh eksportir komoditas wajib melaporkan kegiatannya ke DSI, meski perdagangan masih berjalan seperti biasa.
Selama tiga bulan pertama (Juni–Agustus 2026), DSI hanya berperan sebagai penerima laporan. Setelah evaluasi, jika DSI dinilai siap, mulai Januari 2027 ia akan menjadi single trader penuh untuk komoditas Indonesia di pasar global. Komoditas awal yang dicakup adalah CPO, batu bara, dan feronikel, dengan rencana perluasan bertahap.
“DSI akan back-to-back. Cari pasar, begitu ada pembeli, ambil barang dari sini lewat Danantara langsung ke sana. Jadi tidak ada uang yang harus ditanggung oleh Danantara. Kalau dibayar, langsung ditransfer ke produsennya.”
Purbaya menyebut terobosan ini sebagai langkah yang “amat berani” dari Presiden Prabowo karena sekaligus memangkas praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan negara hingga 50 persen dari nilai transaksi sesungguhnya. Efeknya ganda: penerimaan pajak ekspor naik, cadangan devisa meningkat, dan rupiah lebih stabil.
Mekanisme DSI juga tidak menghapus peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai tetap berfungsi memverifikasi pengiriman barang dan memungut pajak, sementara DSI murni berperan sebagai trading company.
Baca juga: DHE Berlaku 1 Juni 2026: Danantara, Ekspor & Aturan Baru
Reformasi Pajak dan Bea Cukai: Sistem AI hingga “Rumahkan” Pejabat Bermasalah
Purbaya mengakui bahwa reformasi internal di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sudah berjalan intensif. Seluruh pejabat eselon II yang dianggap bermasalah telah diganti. Ia juga membuka kunci yang selama satu dekade terakhir membuat Bea Cukai “terlindungi” dari penegakan hukum.
“10 tahun terakhir Bea Cukai adalah lembaga yang terlindungi. Kalau ada kejahatan apapun, tidak ada aparat hukum yang boleh masuk. Seperti tempat untuk mengembangbiakkan calon-calon koruptor karena mereka aman. Sekarang kita buka. Saya sudah beritahu pegawai Bea Cukai untuk memperbaiki.”
Sistem AI kini diterapkan di pelabuhan-pelabuhan utama untuk mendeteksi kecurangan secara otomatis. Hasilnya terukur: jumlah batang rokok ilegal yang diamankan pada 2026 mencapai dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan bea cukai yang sempat negatif hingga Maret kini sudah berbalik positif mulai April.
Di sisi pajak, pertumbuhan penerimaan sempat menyentuh 30 persen pada dua bulan pertama 2026, dan diproyeksikan tumbuh 20 persen hingga akhir tahun. Ancaman tegas Presiden Prabowo—Bea Cukai akan ditutup dan digantikan SGS (perusahaan asing) jika tidak berbenah dalam setahun—disebut Purbaya sebagai pendorong reformasi yang efektif.
Koperasi Desa Merah Putih dan MBG Tetap Jalan di RAPBN 2027
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang ditargetkan mencakup 60.000 unit hingga akhir 2026 tetap berjalan sesuai rencana. Sumber pendanaannya berasal dari dana desa yang dialihkan ke koperasi, ditambah pinjaman perbankan senilai Rp240 triliun dengan cicilan bunga ditanggung pemerintah selama enam tahun dari pos dana desa.
Purbaya meyakini KDMP akan mampu berkompetisi head-to-head dengan ritel modern karena mendapat dukungan negara. Dampaknya ke harga barang kebutuhan pokok diprediksi cenderung stabil atau bahkan turun, menguntungkan konsumen.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dipastikan berlanjut dengan anggaran yang cukup di RAPBN 2027. Jumlah hari pemberian sempat disesuaikan dari 6 menjadi 5, lalu 4 hari, seiring evaluasi implementasi. Sekitar 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah sudah ditutup sebagai bentuk pengawasan ketat program.
Investasi SDM: 10 Universitas Bertaraf Internasional dan 800 Talenta Muda
Di bidang sumber daya manusia, Presiden Prabowo berencana membangun 10 universitas baru bertaraf internasional mulai 2027, bekerja sama dengan Oxford, Cambridge, dan sejumlah kampus terkemuka Amerika Serikat. Di luar itu, Kementerian Pendidikan Dasar telah mengajukan tambahan anggaran Rp110 triliun untuk perbaikan dan pembangunan sekolah baru.
Pemerintah juga merekrut sekitar 800 talenta muda terbaik Indonesia untuk dikirim belajar ke luar negeri. Setelah kembali, mereka akan ditempatkan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, BUMN, dan kementerian yang membutuhkan penguatan kapasitas.
Tabel Asumsi Makro RAPBN 2027
| Indikator | Asumsi RAPBN 2027 | Realisasi 2025 / Terkini |
|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,8% – 6,5% | 5,39% (Tw IV 2025); 5,6% (Tw I 2026) |
| Defisit APBN terhadap PDB | 1,8% – 2,4% | 2,8% (2025); 0,6% (Apr 2026) |
| Pendapatan Negara | ~12% PDB | — |
| Belanja Negara | ~14% PDB | — |
| Nilai Tukar Rupiah | Rp16.800 – Rp17.500/USD | Target Juni 2026: Rp15.000/USD |
| Pertumbuhan Pajak | ~20% (proyeksi) | +30% (Jan–Feb 2026) |
| DSI Single Trader | Penuh mulai Jan 2027 | Laporan ke DSI mulai 1 Juni 2026 |
| PLTS | 100 GW (2027–2030) | Prioritas: pulau-pulau terpencil |
Menutup wawancara, Purbaya menyampaikan pesan optimis untuk ekonomi Indonesia 2027.
“Ketidakpastian global selalu ada setiap tahun. Kita tidak usah takut. Yang penting kita pastikan mesin-mesin pertumbuhan domestik berjalan optimal dan pasar domestik dijaga. Dengan itu saja, dalam keadaan sekarang, 6 persen tahun depan masih bisa dicapai.”
Sumber Berita:
- Metro TV — Top Ekonomi: Exclusive Purbaya Bicara Strategi Baru Ekonomi
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia — kemenkeu.go.id
- Sekretariat Presiden RI — presidenri.go.id
Redaksi InfoArtha