JAKARTA, InfoArtha — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM subsidi tidak naik sama sekali, dalam keterangan pers usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Penegasan ini disampaikan di tengah kegelisahan publik setelah harga Pertamax melonjak hampir Rp4.000 per liter sehari sebelumnya, serta merebaknya pemadaman listrik di sejumlah daerah.
Bahlil baru saja menyelesaikan rapat bersama Presiden yang membahas dua sektor strategis: energi dan hilirisasi—dengan latar belakang perkembangan geopolitik global yang belum mereda.
Tiga Perintah Prabowo di Sektor Energi: CNG, Tambang, dan Kesiapan PLN
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan tiga arahan utama yang harus segera dieksekusi Kementerian ESDM sebagai respons atas situasi geopolitik yang berkepanjangan:
- Percepatan peralihan LPG ke CNG — mencari energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor LPG
- Penataan tambang — membenahi tata kelola pertambangan nasional
- Kesiapan sektor energi — baik dari sisi kelistrikan PLN maupun ketersediaan BBM nasional
“Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.”
Bahlil: BBM Subsidi dan LPG Tidak Naik Sama Sekali
Menjawab pertanyaan wartawan soal kenaikan harga Pertamax yang baru berlaku, Bahlil membuat garis pemisah yang tegas antara BBM subsidi dan nonsubsidi. BBM subsidi tidak naik—dan itu berlaku juga untuk LPG bersubsidi.
“Yang pertama kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada.”
Bahlil menambahkan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi akan dilakukan “secara bijak” oleh para pelaku usaha—baik Pertamina maupun operator SPBU swasta lainnya. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa kenaikan Pertamax ke Rp16.250 per liter merupakan konsekuensi mekanisme pasar, bukan pencabutan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
Baca juga: Harga Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250 Mulai 10 Juni 2026
Pemerintah Godok Langkah Tambahan untuk Jaga Daya Beli
Ditanya soal potensi dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap daya beli masyarakat, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah khusus—meski belum merinci bentuknya.
“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian.”
Bahlil menyebut akan ada koordinasi lanjutan dengan para pelaku usaha, termasuk Pertamina, mengenai detail kebijakan tersebut. Mempertahankan Pertalite di Rp10.000 dan Biosolar di Rp6.800 per liter menjadi jangkar utama perlindungan daya beli di tengah tekanan harga energi global.
Soal Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah: Bahlil Bantah Batu Bara Langka
Isu lain yang ditanyakan wartawan adalah pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir, dengan spekulasi penyebabnya adalah kelangkaan batu bara. Bahlil membantah tegas spekulasi tersebut.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton,” kata Bahlil. Menurutnya, penyebab gangguan adalah masalah teknis (trouble) pada beberapa mesin pembangkit yang dilaporkan PLN—bukan pasokan energi primer.
Bahlil bahkan mengungkapkan bahwa pada malam hari yang sama, ia masih akan menggelar rapat bersama PLN di kantornya untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia mengakui pemulihan memang belum maksimal, namun percepatan sedang dilakukan.
Baca juga: Blackout Sumatera: PLN Minta Maaf, Penyebab di Transmisi Jambi
Percepatan LPG ke CNG: Strategi Energi Alternatif di Tengah Geopolitik Panas
Perintah percepatan peralihan dari LPG ke CNG (Compressed Natural Gas) menjadi poin strategis dalam arahan Presiden. Indonesia selama ini sangat bergantung pada impor LPG yang harganya rentan terguncang konflik geopolitik—terutama di tengah perang yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
CNG yang bersumber dari gas alam domestik menawarkan alternatif yang lebih aman secara pasokan dan lebih terkendali secara harga. Program uji coba CNG 3 kg sebagai pengganti LPG 3 kg sebelumnya sudah mulai dijalankan Kementerian ESDM, dan kini mendapat dorongan percepatan langsung dari Presiden.
Sumber:
Redaksi InfoArtha