JAKARTA, InfoArtha — Lima tuntutan demo mahasiswa yang disuarakan di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) mendapat respons resmi dari Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan pemerintah justru telah mengambil berbagai langkah nyata untuk menjawab keresahan yang disampaikan ribuan mahasiswa tersebut.
Qodari menyampaikan keterangan pada Sabtu (13/6/2026), sehari setelah aksi yang diikuti BEM dari sejumlah perguruan tinggi ternama itu berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan, sambil menjelaskan langkah-langkah yang telah berjalan.
Istana Jawab Tuntutan Demo Mahasiswa soal Pemborosan APBN: Hemat Rp300 Triliun
Tuntutan pertama yang disuarakan para mahasiswa adalah penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Merespons hal itu, Qodari menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan justru berfokus pada efisiensi anggaran dan penghentian belanja tidak mendesak.
Menurut Qodari, langkah efisiensi yang dilakukan pada awal masa pemerintahan berhasil memangkas pos-pos belanja yang dinilai tidak esensial dan tidak berdampak langsung pada rakyat. Hasil dari kebijakan tersebut, pemerintah mengklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor.”
Baca juga: APBN Mei 2026: Purbaya Ungkap Strategi Jinakkan Dolar
Lima Tuntutan Demo Mahasiswa di Bundaran HI
Dalam aksi yang digelar Jumat (12/6/2026), mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan langsung kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aksi bertema “Menuju Indonesia Bangkrut” ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir.
| No. | Tuntutan Mahasiswa |
|---|---|
| 1 | Setop pemborosan APBN |
| 2 | Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM |
| 3 | Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih |
| 4 | Hentikan militerisme di ranah sipil |
| 5 | Menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah |
Konteks aksi ini juga dilatarbelakangi kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina sejak 10 Juni 2026. Polda Metro Jaya menyiapkan 4.151 personel gabungan — terdiri dari 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI — untuk mengawal jalannya demonstrasi.
Baca juga: Bahlil: BBM Subsidi Tidak Naik, CNG dan Listrik Jadi Alternatif 2026
Danantara, Instrumen Tata Kelola Aset untuk Cegah Kebocoran APBN
Selain soal efisiensi anggaran, Qodari juga menjelaskan bahwa pemerintah membentuk Danantara sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara. Pembentukan lembaga ini, menurut Qodari, merupakan bagian dari upaya menghentikan kebocoran anggaran yang selama ini merugikan negara.
Qodari menyebut Presiden Prabowo berada di garis terdepan dalam perang melawan kebocoran APBN — bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui kebijakan struktural yang konkret. Oleh karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk mendukung langkah tersebut.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa.”
Baca juga: Danantara Sumber Daya Indonesia Resmi Berdiri, Luke Mahony Jadi Dirut
Demo Diikuti Ribuan Mahasiswa dari Sepuluh Kampus
Aksi tuntutan demo mahasiswa pada 12 Juni 2026 digelar di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus turut serta, di antaranya BEM UI dan 15 BEM Fakultas UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, BEM UIN, Pembebasan, dan Semar UI.
Meski menyikapi isi tuntutan, Qodari menegaskan pemerintah menghormati aksi mahasiswa sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Pemerintah, kata dia, selalu membuka diri terhadap masukan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan kampus.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa.”
Sumber Berita:
- Kompas.com — Istana Jawab Tuntutan Demo: Klaim APBN Dihemat, Janji MBG Dievaluasi
- IDN Times — Istana Bantah Tuntutan Mahasiswa soal Boros APBN: Kita Hemat Rp300 T
- Liputan6 — Demo BEM UI, Ini 5 Tuntutan Mahasiswa
- Tirto.id — Info Demo BEM UI 12 Juni di Jakarta, Titik Aksi, dan Tuntutan
- Wahana News — Qodari: Prabowo Justru Pangkas Pemborosan APBN
Redaksi InfoArtha