JAKARTA, InfoArtha — Chatib Basri dipanggil Presiden Prabowo ke Istana bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Selasa (9/6/2026), memicu spekulasi publik di tengah isu pergantian Menteri Keuangan yang sempat beredar. Namun mantan Menkeu era SBY itu menegaskan agenda pertemuan sama sekali bukan soal posisi Menteri Keuangan—melainkan pembahasan mendalam tentang situasi makroekonomi terkini, risiko pelemahan rupiah, dan langkah-langkah penguatan kepercayaan pasar.
Pertemuan ini berlangsung di tengah tekanan rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar AS dan sehari sebelum Pertamina menaikkan harga Pertamax secara signifikan.
Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana: Agenda Makroekonomi, Bukan Reshuffle
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Chatib Basri langsung menjelaskan substansi pembahasan tanpa menyinggung isu pergantian menteri sama sekali. Fokusnya: kondisi makro terkini dan mitigasi risikonya.
“Tadi kami membahas perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang.”
Kehadiran Chatib bersama anggota DEN lainnya—termasuk pembahasan teknologi pemerintahan (GovTech) yang dipaparkan anggota dewan lainnya—menunjukkan pertemuan ini bersifat konsultasi kebijakan rutin tingkat tinggi, bukan audisi calon menteri sebagaimana spekulasi yang berkembang.
Peringatan Chatib Basri: Rupiah Lemah Bisa Picu Kenaikan Harga, Kelompok Menengah-Bawah Paling Terdampak
Pesan paling penting yang dibawa Chatib ke hadapan Presiden adalah peringatan dini soal transmisi pelemahan rupiah ke harga-harga barang. Ini bukan sekadar urusan pasar uang—tapi urusan dapur rakyat.
“Kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat kelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.”
Chatib juga menekankan pentingnya membangun kembali confidence dan trust publik kepada pemerintah. Salah satu jalannya: menunjukkan keseriusan dalam efisiensi anggaran—termasuk pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga: Harga Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250 Mulai 10 Juni 2026
DEN: Fundamental Ekonomi Sekarang Jauh Lebih Sehat dari Krisis 1998
Anggota DEN lainnya yang turut memberikan keterangan memaparkan perbandingan yang menenangkan: kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibanding masa krisis moneter 1998. Beberapa indikator yang disorot:
- Utang korporasi dalam dolar — jauh lebih rendah dibanding 1998, sehingga risiko gagal bayar akibat pelemahan rupiah lebih terkendali
- Posisi kas perusahaan — berada di level tinggi, memberi bantalan menghadapi ketidakpastian
- Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan — di atas 25 persen, menunjukkan sistem perbankan sangat kuat
- Pertumbuhan ekonomi — masih tinggi dengan inflasi konsumen yang stabil
Sinyal Waspada: Inflasi Konsumen 3%, Tapi Inflasi Produsen Sudah 7%
Di balik narasi fundamental yang kuat, DEN menyampaikan satu data yang patut dicermati serius: kesenjangan antara Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Produsen (IHP). Inflasi konsumen memang masih terjaga di kisaran 3 persen, namun inflasi di tingkat produsen sudah mencapai sekitar 7 persen.
Artinya: kenaikan biaya produksi dan distribusi—imbas mahalnya energi global akibat perang dan pelemahan rupiah—belum sepenuhnya diteruskan ke harga konsumen. Jika tekanan berlanjut, produsen pada akhirnya akan menaikkan harga jual, dan lonjakan inflasi konsumen bisa terjadi di semester kedua 2026. DEN menyatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasinya.
Solusi Penguatan Devisa: Remitansi Pekerja Terampil dan Bebas Visa Wisman
DEN tidak hanya datang dengan masalah, tapi juga solusi konkret untuk memperkuat cadangan devisa dari sisi neraca pembayaran. Dua sumber yang dinilai masih jauh dari potensi maksimalnya:
Pertama, remitansi pekerja migran. Pendapatan sekunder Indonesia dari remitansi masih lebih rendah dibanding Filipina. Program pemerintah mencetak pekerja terampil berkualitas—perawat, teknisi listrik, dan profesi terampil lainnya—untuk bekerja di luar negeri dinilai bisa signifikan menambah devisa ke depan.
Kedua, wisatawan mancanegara. Data perbandingan yang dipaparkan cukup mencolok: Indonesia hanya menerima sekitar 15 juta wisman tahun lalu, sementara Vietnam 20 juta, Thailand 30 juta, dan Malaysia 40 juta. Salah satu solusi yang diusulkan bahkan tidak membutuhkan anggaran sama sekali: pembebasan visa kunjungan untuk negara-negara berpendapatan tinggi yang berminat ke Indonesia—kebijakan yang sudah diterapkan beberapa negara ASEAN.
Baca juga: DPR-BI-Kemenkeu Sepakat: Koordinasi Fiskal-Moneter Stabilkan Rupiah
Efisiensi Anggaran Termasuk MBG, DEN Diminta Jadi Pengawas Berkala
Presiden Prabowo dalam pertemuan itu menyampaikan komitmen efisiensi anggaran yang mencakup program-program prioritas, termasuk MBG. Angka penghematan dari sisi MBG disebut “cukup besar”, disertai langkah-langkah peningkatan penerimaan negara.
“MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu. Itu barang baik. Tinggal pengelolanya saja yang tentu kita perbaiki.”
DEN juga melaporkan hasil survei kredibel dengan margin of error 3 persen terkait MBG, dan meminta mandat dari Presiden untuk melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala—permintaan yang disetujui. Ini menjadi lapisan pengawasan tambahan setelah kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional.
GovTech dan Digital Single ID: Subsidi Tidak Lagi ke Barang, Tapi Langsung ke Orang
Bagian lain pertemuan membahas transformasi digital pemerintahan (GovTech) yang sedang dibangun—diklaim tanpa anggaran jumbo seperti proyek e-KTP di masa lalu, melainkan memanfaatkan ekosistem yang sudah ada sejak era PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara, yang dikerjakan anak-anak muda Indonesia.
Beberapa poin kunci yang dipaparkan:
- Digital Single ID ditargetkan hadir akhir 2026—membuat seluruh bansos dan transfer tunai langsung menjadi targeted
- Subsidi bergeser dari barang ke orang — total bansos yang diterima per orang jika digabungkan mencapai sekitar Rp5,4 juta, dan dengan AI penerima akan dikelompokkan secara presisi
- Piloting di 42 kabupaten/kota sedang berjalan (termasuk Banyuwangi yang disebut sangat sukses), dengan rollout nasional ke seluruh 514 kabupaten/kota pada Oktober 2026
- Presiden dijadwalkan meninjau model GovTech di Bali pada 6–9 Juli 2026
- Seluruh BUMN termasuk Pertamina akan berbasis AI — dengan potensi penghematan puluhan hingga ratusan miliar rupiah
- Teknologi AI yang diuji mampu membaca dokumen OSS 1.600 halaman hanya dalam 30 detik lengkap dengan komentarnya
Sistem ini juga terkoneksi ke National Single Window di Kementerian Keuangan, yang diyakini akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan karena hampir tidak ada celah untuk menghindar dari pemantauan.
Sumber:
Redaksi InfoArtha