JAKARTA, InfoArtha — Koordinasi fiskal moneter untuk stabilisasi rupiah 2026 memasuki babak baru setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil inisiatif mengumpulkan tiga otoritas sekaligus dalam satu pertemuan: Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan perwakilan pemerintah, Sabtu pagi. Pertemuan yang difasilitasi Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret untuk menopang nilai tukar rupiah yang tengah mendapat tekanan dari dinamika global.
Momen pertemuan ini dinilai penting secara simbolis maupun substansial—sebuah sinyal bahwa seluruh pemangku kebijakan ekonomi Indonesia bergerak dalam satu arah untuk menghadapi volatilitas nilai tukar.
DPR Kumpulkan BI, Kemenkeu, dan Pemerintah dalam Satu Meja
Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membuka konferensi pers dengan menegaskan tujuan pertemuan: bukan hanya evaluasi perkembangan ekonomi, melainkan koordinasi nyata antara kebijakan fiskal dan moneter agar keduanya saling mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini.”
Dasco menyebut pertemuan ini menghasilkan “beberapa kesepakatan” yang kemudian dipaparkan oleh masing-masing pihak secara bergiliran di hadapan awak media.
Koordinasi Fiskal Moneter Stabilisasi Rupiah 2026: Dua Kesepakatan Konkret
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan dua poin kesepakatan utama yang dicapai dalam pertemuan tersebut—keduanya berfokus pada penguatan nilai tukar rupiah melalui pendekatan berbeda namun saling melengkapi.
Kesepakatan pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik agar arus modal portofolio (portfolio inflow) kembali masuk. Perry mengakui bahwa kenaikan suku bunga di luar negeri telah menyebabkan keluarnya dana dari saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan instrumen lainnya.
“Fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.”
Kesepakatan kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Mekanismenya: pengelolaan kas pemerintah tetap ditempatkan di BI, namun dengan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan cara ini, operasi moneter BI tetap berjalan optimal untuk mendukung stabilitas nilai tukar, sekaligus operasi fiskal pemerintah ikut menopang.
“Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi.”
Purbaya: Sinergi Penuh Fiskal-Moneter Akan Kembalikan Kepercayaan ke Rupiah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental fiskal Indonesia dalam kondisi amat baik—merujuk pada data APBN yang baru saja dipublikasikan. Ia menekankan bahwa ke depan fokus akan diarahkan pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya lebih signifikan ke perekonomian.
“Kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah. Sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang.”
Purbaya juga menyampaikan bahwa koordinasi akan terus diperkuat bersama bank sentral agar kebijakan semakin sinkron dan dampaknya lebih terasa di perekonomian riil.
Baca juga: Rupiah Melemah, Purbaya: Fundamental Ekonomi Kita Bagus
Dari Makro ke Mikro: Penjual Tempe-Tahu Pun Jadi Perhatian Purbaya
Yang menarik, Purbaya tidak hanya berbicara dalam bahasa kebijakan makro. Ia secara eksplisit menyebut dampak pelemahan rupiah terhadap pedagang kecil—khususnya penjual tempe dan tahu yang bahan bakunya (kedelai) masih bergantung pada impor.
Pelemahan rupiah berarti biaya produksi para pedagang ini naik, memaksa mereka memilih antara menaikkan harga atau mengikis keuntungan. Purbaya menyatakan bahwa itulah salah satu alasan nyata mengapa stabilisasi rupiah menjadi agenda mendesak—bukan semata urusan pasar modal dan investor institusional.
“Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu,” kata Purbaya. Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih tersinkronisasi, ia berharap rupiah yang lebih stabil akan membuat harga bahan pokok tidak lagi membebani ibu rumah tangga dan pedagang kecil secara berlebihan.
Sumber:
Redaksi InfoArtha